Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mewakili Gubernur NTB, mengikuti Courtesy Meeting Tim Koordinasi Program Pengembangan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan (P3TB) |
Mataram,Media Buser Bima – Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi
Djalilah mewakili Gubernur NTB, mengikuti Courtesy Meeting Tim Koordinasi
Program Pengembangan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan (P3TB) secara
virtual dari ruang kerjanya, Kamis, 30 Juli 2020, bersama Deputi Bidang
Ekonomi. Dalam pertemuan itu, upaya
Masuknya Pulau Lombok sebagai daerah super prioritas,
merupakan sebuah angin segar bagi NTB dalam melambungkan nama NTB di kancah
Nasional dan Internasional. “Terimakasih untuk Bappenas dan semua tim, mudah
mudahan ikhtiar untuk Lombok yang meliputi Mandalika, Senggigi, 3 Gili,
Rinjani, Pantai Selatan dan Mataram ini bisa sukses,” ucap Wagub.
Wagub yang didampingi Kepala Dinas Pariwisata NTB,
menyampaikan bahwa daerah super prioritas ini kedepan, bersama akan
diperjuangkan. Meski saat ini pandemi Covid-19 melanda NTB bahkan seluruh
belahan dunia, Pemerintah Provinsi NTB tetap optimis dan serius akan
menyukseskan P3TB.
“Dalam program integrated tourism development projects ini,
harapannya tentunya bisa cepat dapat price, agar dapat cepat kita eksekusi dan
kami memang tidak mau terlena dalam pandemi Covid-19 ini, kami tetap bergerak
dengan apa yang kita bisa, tentunya dengan pilihan untuk hidup aman dan
produktif,” ujarnya.
Saat ini, Pemprov NTB sedang gencar mengkampanyekan protokol
covid-19, yang memang tidak mudah dalam pengaplikasiannya. Terutama menjalankan
kembali roda pariwisata dengan penerapan protokol covid-19. Kendati demikian,
Pemprov NTB tetap optimis dan komitmen dalam penerapan protokol ini di berbagai
sektor dalam aktivitas masyarakat.
“Mengaktifkan kembali pariwisata dengan protokol covid itu
tidak semudah membalikkan telapak tangan, tapi kami terus berusaha dorong dan
Alhamdulillah step by step berjalan dengan baik, seperti Gili juga sudah mulai
aktif dan juga tempat tempat yang lain, utamanya daerah yang direkomendasikan
yakni daerah terbuka, yang berhubungan dengan pegunungan, pantai dan lain
sebagainya,” ucapnya.
Pada kesempatan itu, Wagub juga menyampaikan komitmen
Pemprov NTB dalam pengelolaan lingkungan. Pemprov sadar betul bahwa pariwisata
yang jug amerupakan andalan Provinsi NTB ini tidak dapat terlepas dari
pengelolaan lingkungannya. Sehingga program NTB Bersih dan NTB Hijau benar
benar didorong.
“Program zero waste atau NTB bersih, kami targetnya di tahun
2023 itu 30% pengurangan dan 70% penanganan dan juga untuk NTB Hijau kami juga
memprogramkan rehabilitasi untuk hutan hutan kami dan kami sangat yakin dengan
program lingkungan ini bisa sejalan dengan program pariwisata yang sudah saling
mendukung satu sama lain,” ungkapnya.
Pada penghujung acara Wagub menyampaikan bahwa Pemprov NTB
akan memperdalam tugas dan tanggung jawab, agar P3TB benar benar dapat
terrealisasikan dengan baik.
“Kita sadar betul bahwa sinergi antara pemerintah pusat,
pemerintah daerah, BUMN, dan Swasta ini benar benar bagaimana semua pihak dapat
menjalankan tugasnya dengan sebaik baiknya, tentunya kami dari pemerintah
daerah akan mempersiapkan itu, seperti apa yang disampaikan tadi ada fungsi
pengelolaan dan lain sebagainya, itu merupakan tugas dan tanggung jawab yang
harus kami cermati dan tentunya kami akan mempelajari lebih lanjut dan Perpres
tersebut,” ujarnya.
Terakhir Wagub mewakili masyarakat NTB sekali lagi
menyampaikan rasa terimakasi kepada Bappenas atas kepercayaan dan terpilihnya
Lombok sebagai salah satu daerah super prioritas.
“Terimkasih atas apa yang disampaikan dan komitmen kita
bersama untuk di beberapa tempat prioritas ini, semoga harapan kami ini bisa
terealisasi dan kita perjuangkan bersama,” tutupnya.
Dalam kesempatan tersebut, Deputi Bidang Ekonomi,
Kementerian PPN/Bappenas, Ir. Bambang Prijambodo, menyampaikan arahan Presiden
RI serta RPJMN 2020-2024. Hal ini terkait dengan penetapan target-target pembangunan
pariwisata pada tahun 2024 difokuskan pada pengembangan 10 destinasi pariwisata
prioritas.
Untuk itu, P3TB kemudian dibentuk. P3TB diharapkan dapat
meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan percepatan
pembangunan pariwisata di destinasi pariwisata prioritas (DPP) tersebut.
Dalam hal ini, Peraturan Presiden (Perpres) tengah disusun
guna mempercepat pengembangan destinasi pariwisata prioritas secara terpadu
dalam aspek-aspek kepariwisataan, infrastruktur, kehutanan, kemaritiman, tata
ruang dan investasi. Tentunya ini harus selaras dengan perkembangan wilayah
secara keseluruhan, sehingga diperlukan penetapan Rencana Induk Destinasi
Pariwisata Prioritas (RDIPP).
"Jadi Perpres ini akan menjadi acuan dan alat
koordinasi bagi kementerian lembaga dan pemerintah daerah, untuk percepatan
pembangunan pariwisata kedepan," ungkapnya.
RDIPP Lombok sendiri memuat visi, sasaran pertumbuhan,
strategi pengembangan dan rencana aksi pengembangan kepariwisataan di destinasi
pariwisata prioritas Lombok.
"Untuk itu, kami dari pusat, kementerian dan lembaga
bersama daerah diharapkan untuk melaksanakan RIDPP Lombok ini," jelasnya.
Selaku Ketua Pelaksana P3TB, Bambang berjanji akan terus
mengawal proses dan perkembangan dari Perpres. Dengan ini, arah pembangunan
pariwisata di Lombok dapat dipantau secara terus-menerus.
Bang Buser BB 01
Sumber (Humas NTB)